Bersiap Hadapi Turki, Yunani Bakal Beli Jet Tempur dan Sistem Persenjataan Baru

Minggu, 13 September 2020 | 17:05 WIB
Jet tempur Yunani Jet tempur Yunani

RIAU24.COM -  ATHENA - Di tengah ketegangan yang meningkat dengan Turki, Yunani berencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk membeli pesawat tempur baru, kapal fregat, helikopter dan sistem persenjataan lainnya. 

Hal ini disampaikan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dalam pidato ekonomi tahunan. Ia mengatakan Yunani akan memperoleh 18 pesawat tempur Rafale baru buatan Prancis untuk menggantikan pesawat tempur Mirage 2000 yang sudah tua, membeli empat helikopter angkatan laut dan empat kapal fregat baru serta memperbarui empat kapal fregat lainnya.

Baca Juga: Memanas, Didekati 19 Pesawat China Taiwan Kerahkan Jet Tempur dan Rudal

"Angkatan bersenjata akan mendapatkan senjata anti-tank baru, torpedo baru dan peluru kendali baru, serta mempekerjakan 15.000 lebih banyak orang selama lima tahun ke depan," urainya seperti dilansir Sindinews dari AP, Minggu (13/9/2020).

"Ankara sekarang menambah provokasi di Laut Aegea, merusak perdamaian di seluruh Mediterania," kata Mitsotakis, mencatat bahwa angkatan bersenjata Yunani telah kekurangan dana dalam beberapa tahun terakhir selama resesi. 

"Waktunya (telah tiba) untuk memperkuat angkatan bersenjata sebagai warisan bagi keamanan negara," tegasnya.

Secara nominal, sekutu NATO, Yunani dan Turki telah mengerahkan unit angkatan laut dan udara untuk menegaskan klaim negara yang bersaing atas hak energi di Mediterania timur. Kapal survei dan kapal bor Turki terus mencari gas di perairan tempat Yunani dan Siprus di Eropa mengklaim hak ekonomi eksklusif.

zxx2

Ketegangan yang meningkat di laut telah menimbulkan kekhawatiran bahwa situasi tersebut dapat berubah menjadi konflik bersenjata. “Kami adalah negara yang damai, siap untuk bekerja sama dengan semua termasuk dengan Turki,” kata Mitsotakis, berbicara dari kota utara Thessaloniki. 

Jika Turki tidak setuju dengan penggambaran batas maritim di Aegean timur, katanya, maka solusi dapat ditemukan di Pengadilan Internasional.***

PenulisR24/saut



Loading...
Loading...