Hendri Satrio Sebut Partai ini Berpulang Isi Kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan Sepeninggalan Edhy Prabowo
RIAU24.COM - Dikarenakan menjadi tersangka suap terkait perizinan ekspor benih lobster, Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) saat itu ditangkap KPK.
Melansir dari Sindonews.com, sepeninggalan Edhy, diperkirakan diisi orang yang berasal dari tiga kelompok. Dari kelompok parpol, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki peluang tempatkan kadernya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyebutkan, ada tiga kelompok yang berpeluang mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Ada tiga kelompok yang bisa berpeluang mengisi posisi menteri KKP. Pertama dari partai politik, kedua Pak Jokowi pilih profesional. Yang ketiga adalah mixed, atau artinya profesional yang terafiliasi partai politik," ujar Hendri kepada MNC Media, Sabtu (28/11/2020).
Jika nantinya kursi Menteri Kelautan dan Perikanan diisi oleh orang partai politik, Hendri memprediksi sosok yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan dari kader Gerindra.
Dia berpendapat, yang akan mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan berasal dari PDI Perjuangan atau Partai Amanat Nasional (PAN).
"Kalaupun harus parpol, saya prediksi tidak akan ke Gerindra lagi, yang paling berpeluang PDI Perjuangan atau PAN. Karena PAN kan masuk koalisi Pak Jokowi, tapi belum dapet kursi," ucap Hendri.
Dari kalangan profesional, Hendri melihat banyak potensi yang mumpuni untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya, Susi Pudjiastuti. "Kalaupun harus profesional ya banyak namalah yang bisa dipertimbangkan, Susi Pudjiastuti salah satunya," kata dia lagi.
Siapa pun yang akan mengisi posisi Edhy Prabowo di KKP, Hendri meminta agar tidak lagi mengubah kebijakan secara besar-besaran. Sebab, itu sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
"Karena ini Menteri Edhy kan perubahannya cukup dahsyat kebijakannya bila dibandingkan dengan perubahan Menteri Susi sebelumnya. Jadi kalau menteri yang baru ini jangan sampai mengubah kebijakan lagi, kasian pelaku usaha di sektor KKP, berubah terus," jelasnya.
