Keluarga Laskar FPI yang Tewas Gugat Bareskrim ke Pengadilan, Ini Perkaranya

Senin, 11 Januari 2021 | 10:55 WIB
Ilustrasi/int Ilustrasi/int

RIAU24.COM - Keluarga Muhammad Suci Khadavi Putra, salah seorang anggota Laskar FPI menggugat Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan perihal penyitaan barang-barang pribadi milik Khadavi.

Baca Juga: Rohimah Tetap Lanjutkan Perceraian Walau Eva Belisima Sudah Ditalak Kiwil

Pihak keluarga menggandeng advokat dan konsultan hukum pada kantor Boyamin Saiman Law Firm untuk gugatan ini.

"Sudah didaftarkan tanggal 28 Desember 2020. Sidang perdana rencananya hari ini," kata salah satu kuasa hukum, Kurniawan Adi Nugroho, mengutip dari CNNIndonesia.com.Senin (11/1).

Kurniawan mengatakan Khadavi masih berstatus terlapor, bukan tersangka. Oleh karena itu, menurut dia, tidak adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat memperlihatkan penyitaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan melawan hukum.

Adapun barang-barang yang disita antara lain adalah satu set seragam Laskar Khusus FPI; 1 unit handphone merk Oppo F11 dengan simcard nomor: 0812-8763-5543; SIM A atas nama M Suci Khadavi Putra; dan SIM C atas nama M Suci Khadavi Putra.

Polisi juga menyita KTP atas nama M Suci Khadavi Putra; Kartu mahasiswa atas nama M Suci Khadavi Putra; Uang untuk pembayaran biaya kuliah dalam bentuk tunai sebesar Rp2,5 juta.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa dan memutus sejumlah hal.

Di antaranya yakni menyatakan secara hukum Bareskrim telah melakukan penyitaan yang tidak sah, menyatakan secara hukum, segala data dan/atau informasi yang didapat Bareskrim dari barang-barang milik Khadavi sebagai data dan/atau informasi yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Baca Juga: Rohimah Tetap Lanjutkan Perceraian Walau Eva Belisima Sudah Ditalak Kiwil

Selain itu, memerintahkan Bareskrim untuk mengembalikan barang milik Khadavi kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, segera setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara," pungkas Kurniawan.

PenulisR24/riko



Loading...
Loading...