Anies Baswedan Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Bisa Dibahas, Tapi Ini Syaratnya

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:52 WIB
Anies Baswedan. Foto: int Anies Baswedan. Foto: int

RIAU24.COM -  Hingga saat ini, program vaksinasi Covid-19 terus dijalankan pemerintah. Sejauh ini, reaksi dari masyarakat tentang program ini juga terbelah, ada yang mendukung namun ada juga yang menolak. 

Bagi yang menolak, ada ancaman sanksi dari pemerintah. Di antaranya  sanksi administratif seperti penghentian pemberian bansos. Sanksi ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021.

Merespon hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya penilaian tersendiri. Menurutnya, saat ini jumlah ketersediaan vaksin Covid-19 masih terbatas. Sehingga soal penerapan sanksi, masih berada pada  urutan kesekian.

"Kita ngomong begitu (sanksi) kalau vaksinnya sudah lebih banyak dari jumlah penduduknya," ungkapnya, Kamis 18 Februari 2021, di Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Mengenal Biskuit yang Sedang Naik Daun, Lotus Biscoff

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok. Yang mau saja yang divaksin, gampang kan. Ngobrol (sanksi) nanti kalau vaksinnya sudah lebih banyak daripada jumlah penduduk," tambahnya. 

Dilansir rmol, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Baca Juga: Tak Takut Disambar Petir, Presiden Jokowi Nekat Berjalan ke Tengah Sawah Saat Hujan Lebat

Dalam Perda tersebut juga dicantumkan soal sanksi bagi masyarakat yang menolak dilakukan pengobatan atau vaksinasi Covid-19. Mereka dapat dipidana dengan pidana denda maksimal Rp5 juta. Aturan mengenai sanksi ini termuat dalam Pasal 30 Perda tersebut. ***

PenulisR24/wan



Loading...

Terpopuler

Loading...