RIAU24.COM - Langkah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris hingga manajer ditanggapi oleh Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade.

Dilansir dari Detik.com, Andre menilai jika dihapus fasilitas tersebut karena dianggap tidak tepat sasaran. Dia pun meminta urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina itu dilihat secara adil.

"Dari kami di Komisi VI memandang urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina ini perlu dilihat secara adil dan objektif. Dilihat secara utuh semangat latar belakang penggunaannya dan juga fungsi kedinasannya," kata dia, Rabu, 16 Juni 2021.

Ketua Gerindra Sumbar tersebut menyebutkan, upaya untuk membentuk budaya transparan dan efektif di tubuh Pertamina harus digalakan. Dia sangat setuju dengan gagasan bahwa perusahaan pelat merah itu harus dijalankan secara efisien.

"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi," jelas Andre.

Menurutnya, dengan sistem cashless setiap pengeluaran maupun pemasukan akan bisa dicatat dengan rinci. Hal itu juga untuk, meminimalisir transaksi gelap.

"Penggunaan kartu kredit itu merupakan salah satu bentuk manajemen cashless ini. Agar semuanya terbuka dan bisa diaudit kapan saja. Selain itu, saya rasa di seluruh BUMN semua pimpinannya menggunakan corporate credit card dengan alasan kepraktisan untuk tujuan kedinasan," terang Andre.

Andre menyebutkan bagaimana pun manajemen Pertamina banyak penugasan dan kartu kredit memberikan kepraktisan. Sehingga perlu dilihat lagi, apakah kartu kredit itu digunakan untuk keperluan pribadi atau kedinasan.

"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," terang Andre.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut juga menyayangkan jika sistem cashless yang sudah ada di Pertamina, harus ditarik mundur dengan sistem tunai.

"Masa Pertamina harus kembali menggunakan cash di saat seluruh dunia bergerak ke arah cashless payment. Saya yakin Presiden menugaskan dia (Ahok) ke Pertamina bukan untuk ngurusin corporate credit card. Terlalu mahal dia dibayar oleh Pertamina kalau hanya korek-korek yang kecil-kecil. Apakah ada Kilang Minyak, Petrochemical, atau infrastruktur hilir baru yang mulai dibangun saat dia menjabat sebagai komisaris utama?" kata dia lagi.

"Lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Hal ini tidak ada dalam Agenda RUPS. Dan juga belum ada persetujuan dari pemegang saham," tandas Andre.