Pemilu Kamboja: Pemungutan Suara Dimulai di Negara Asia Tenggara Dimana Boikot Adalah Tindak Pidana

Indikasi ini telah menimbulkan pertanyaan tentang keadaan demokrasi di bawah pemerintahan Hun Sen.

Sejak 1990-an, ketika PBB membantu transisi Kamboja menjadi demokrasi yang berfungsi setelah bertahun-tahun perang saudara dan rezim Khmer Merah, partai Hun Sen telah memenangkan semua enam pemilihan nasional setiap lima tahun.

Dia telah berhasil mengkonsolidasikan otoritasnya dengan mengendalikan militer, polisi, dan kepentingan berpengaruh, menetralisir lawan melalui berbagai cara seperti mengkooptasi, memenjarakan, atau mengasingkan mereka.

Pemilu Kamboja: Memboikot pemilu merupakan tindak pidana

Untuk meningkatkan jumlah pemilih meskipun kurangnya pilihan, pemerintah telah menjadikannya tindak pidana untuk memboikot pemilihan atau merusak kertas suara.

Diskualifikasi partai oposisi utama, Partai Cahaya Lilin, secara teknis semakin memperkuat cengkeraman Hun Sen pada kekuasaan, setelah mereka mengumpulkan dukungan signifikan dalam pemilihan lokal sebelumnya.