Kisruh OTT Basarnas, Koalisi Sipil Desak Pimpinan KPK Dicopot Jabatan

RIAU24.COM - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kisruh penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas yang ditangani KPK. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak untuk berhentikan pimpinan KPK saat ini.

Mulanya, Isnur mengatakan kekisruhan yang terjadi saat ini merupakan rangkaian utuh dari buruknya KPK di bawah kepemimpinan pimpinan KPK saat ini. Isnur bahkan menyebut ada miss-komunikasi di tahap penyelidikan kasus Basarnas ini.

"Tadi kan bicara soal pimpinan KPK, kita bisa melihat bagaimana kekisruhan ini adalah bagian rangkaian utuh dari buruknya KPK sekarang di bawah pimpinan Firli dkk, bagaimana suara Firli, suara Tanak, suara Alex Marwata, bagaimana upaya rangkaian penyelidikan yang kalian dengar itu dalam proses-proses sebelumnya Puspom sudah dilibatkan," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Isnur menyebut muncul dua informasi soal Puspom TNI dilibatkan dan tidak dilibatkan saat ekspose kasus Basarnas. Dia menyebut kasus ini semakin semrawut karena koordinasi yang buruk dari pimpinan KPK.

"Tapi informasinya Puspom tidak dilibatkan, bahkan dalam rilis yang mereka rilis sudah hadir dalam ekspose, jadi ada koordinasi yang panjang, lah kenapa seolah olah ada informasi tidak ada koordinasi, jadi ini buruknya Firli, buruknya pimpinan KPK menandakan semakin semrawut dalam penanganan," ujar Isnur.

Isnur menegaskan pihaknya mendesak Firli Bahuri dkk untuk diberhentikan. Bila tidak mau, pihaknya mendesak Firli dkk untuk mengundurkan diri.