Belajar dari Kasus Pj Wali Kota Cimahi, Hadiah Ini Akan Diberikan Tito Karnavian Jika Kepala Daerah Sukses Tekan Inflasi
RIAU24.COM - Pencopotan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan menyedot perhatian publik pada pekan ini. Dikdik dicopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena tak sanggup menekan inflasi di Kota Cimahi.
Belajar dari kasus itu, pemerintah pusat menjanjikan akan memberikan 'hadiah' kepada kepala daerah yang berhasil menekan angka inflasi.
Tito Karnavian mengatakan bagi Penjabat daerah yang berhasil menekan angka inflasi akan diperpanjang masa jabatannya.
"Untuk dari sekarang ini kepala daerah itu ada dua, ada yang hasil Pilkada ada yang Pj. Pj itu sudah separuh hampir 514 kabupaten/kota. Pj-Pj ini dimasukkan variable kemampuan menangani inflasi sebagai evaluasi untuk bisa diperpanjang atau diganti," kata Tito usai acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Badan Pangan Nasional dilansir dari news.detik.com, Senin (16/10).
Bagi Pj yang tidak dapat mengendalikan inflasi daerahnya, maka akan dicopot atau tidak diperpanjang masa jabatannya. Selain itu, bagi pemerintah daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), jika tidak bisa mengendalikan inflasi dampaknya kepada elektabilitasnya sendiri.
"Dan untuk kepala daerah hasil pilkada salah satu konsen mereka elektabilitas. Kalau diumumkan jelek, 10 terendah akan memengaruhi elektabilitas, kalau tertinggi pasti akan memengaruhi juga," ungkap Tito.
Tito mengungkap, hadiah lainnya yang akan didapatkan pemerintah daerah berhasil menekan inflasi yakni dana insentif untuk daerah tersebut. Insentif itu akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan.
"Dengan diberikannya reward dan punishment dibacakan ke media, ini termasuk dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan, pasti akan diberitakan di daerahnya ramai-ramai itu jadi kebanggaan daerahnya," jelas dia.
Tito juga tidak melarang upaya penanganan inflasi menjadi cara pemerintah daerah meningkatkan elektabilitasnya. Menurutnya yang penting upaya itu sejalan untuk kepentingan masyarakat daerah itu sendiri.
"Silahkan membuat untuk Pilkada, pasti akan bermanfaat buat rakyat melalui mekanisme kompetitif semua daerah berlomba," pungkas dia.
