RIAU24.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai makar. Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut dalam siniar Terus Terang. Ia mengatakan, penyadapan terhadap Presiden sulit dibenarkan karena tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut, terutama jika dilakukan oleh pihak yang justru bertugas melayani Presiden.

“Kalau Presiden, wong dia melayani Presiden, jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa kamu menyadap Presiden? Tidak ada jawabannya kecuali makar,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, istilah makar dalam bahasa Indonesia merujuk pada pengkhianatan terhadap negara dan upaya melawan kekuasaan negara. Ia juga mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang TNI.

Mahfud menjelaskan, Pasal 7 Undang-Undang TNI mengatur tugas TNI dalam menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, menurut dia, dugaan ancaman terhadap Presiden dapat menjadi dasar keterlibatan TNI dalam aspek pengamanan kepala negara.

Ia bahkan menilai penyadapan terhadap Presiden dapat menjadi bukti awal adanya persiapan makar. Mahfud juga menyebut adanya dugaan persiapan lain, termasuk kegiatan di sejumlah tempat yang dinilai mengarah pada upaya menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintah.