Meski demikian, Mahfud tidak membeberkan secara rinci bukti yang mendasari keyakinannya tersebut. Ia mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan meminta publik menunggu perkembangan perkara.

Mahfud juga menanggapi kritik sejumlah aktivis masyarakat sipil yang mempertanyakan cepatnya aparat menyimpulkan dugaan makar. Ia berpendapat penyadapan terhadap Presiden memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan penyadapan terhadap pejabat lain.

Menurut dia, penyadapan terhadap menteri belum tentu dapat dikategorikan sebagai makar. Namun, tindakan serupa terhadap Presiden dinilai menyangkut persoalan keamanan negara.

Di sisi lain, Mahfud menegaskan penyadapan terhadap warga sipil tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 orang tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele.

Ia juga membantah anggapan bahwa Indonesia belum memiliki aturan hukum mengenai penyadapan. Menurut Mahfud, ketentuan mengenai kewenangan penyadapan telah tersebar dalam sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Gibran Disarankan Mundur