RIAU24.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai makar. Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut dalam siniar Terus Terang. Ia mengatakan, penyadapan terhadap Presiden sulit dibenarkan karena tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut, terutama jika dilakukan oleh pihak yang justru bertugas melayani Presiden.

“Kalau Presiden, wong dia melayani Presiden, jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa kamu menyadap Presiden? Tidak ada jawabannya kecuali makar,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, istilah makar dalam bahasa Indonesia merujuk pada pengkhianatan terhadap negara dan upaya melawan kekuasaan negara. Ia juga mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang TNI.

Mahfud menjelaskan, Pasal 7 Undang-Undang TNI mengatur tugas TNI dalam menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, menurut dia, dugaan ancaman terhadap Presiden dapat menjadi dasar keterlibatan TNI dalam aspek pengamanan kepala negara.

Ia bahkan menilai penyadapan terhadap Presiden dapat menjadi bukti awal adanya persiapan makar. Mahfud juga menyebut adanya dugaan persiapan lain, termasuk kegiatan di sejumlah tempat yang dinilai mengarah pada upaya menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Meski demikian, Mahfud tidak membeberkan secara rinci bukti yang mendasari keyakinannya tersebut. Ia mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan meminta publik menunggu perkembangan perkara.

Mahfud juga menanggapi kritik sejumlah aktivis masyarakat sipil yang mempertanyakan cepatnya aparat menyimpulkan dugaan makar. Ia berpendapat penyadapan terhadap Presiden memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan penyadapan terhadap pejabat lain.

Menurut dia, penyadapan terhadap menteri belum tentu dapat dikategorikan sebagai makar. Namun, tindakan serupa terhadap Presiden dinilai menyangkut persoalan keamanan negara.

Di sisi lain, Mahfud menegaskan penyadapan terhadap warga sipil tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 orang tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele.

Ia juga membantah anggapan bahwa Indonesia belum memiliki aturan hukum mengenai penyadapan. Menurut Mahfud, ketentuan mengenai kewenangan penyadapan telah tersebar dalam sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Gibran Disarankan Mundur

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud turut menanggapi kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Mahfud menilai pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan atau impeachment di parlemen.

Menurut dia, kedua mekanisme tersebut pada akhirnya memiliki konsekuensi yang sama, yakni berakhirnya jabatan wakil presiden. Namun, pengunduran diri dinilai lebih cepat, efisien, dan dapat mengurangi kegaduhan politik.

“Bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft kalau dia meminta mengundurkan diri saja,” ujarnya.

Mahfud mengatakan proses pemakzulan di DPR tetap dapat berjalan selama belum ada pengunduran diri resmi. Jika surat pengunduran diri telah disampaikan, prosesnya dapat beralih ke mekanisme pemberhentian karena mengundurkan diri.

Ia menjelaskan, pengunduran diri dapat disampaikan melalui surat kepada Presiden atau DPR. Selanjutnya, proses tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme di MPR.

Mahfud juga menilai rencana Gibran membuktikan kepemilikan ijazah tidak akan mengubah persoalan hukum pencalonannya pada Pilpres 2024. Menurut dia, dokumen yang baru dibuktikan sekarang tidak serta-merta berlaku surut untuk memperbaiki persoalan persyaratan pencalonan pada masa lalu.

Adapun mengenai pengganti Gibran, Mahfud menyebut Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih sebagai wakil presiden baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

Ia meminta publik tidak terburu-buru memperdebatkan nama calon pengganti sebelum proses pengunduran diri atau pemakzulan selesai.

Mahfud Soroti Eksodus Tokoh PSI

Mahfud juga menyinggung mundurnya sejumlah tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di antaranya Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Ia menduga keputusan mereka meninggalkan PSI berkaitan dengan tekanan politik di tengah dinamika yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo, Gibran, dan dugaan penyadapan.

Mahfud mengatakan mengenal ketiga tokoh tersebut sejak awal pembentukan PSI. Ia mengaku pernah mendukung gagasan pendirian partai tersebut karena membawa semangat membangun partai politik yang bersih dan diisi anak muda.

Namun, Mahfud menduga situasi politik yang berkembang belakangan membuat sejumlah tokoh memilih meninggalkan partai.

Ia bahkan mengingatkan adanya kemungkinan konsekuensi hukum terhadap PSI apabila dugaan keterlibatan dalam gerakan melawan pemerintah terbukti.

Meski menyampaikan sejumlah analisis politik dan hukum, Mahfud meminta pemerintah dan masyarakat melakukan introspeksi. Ia berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kritik, sedangkan masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan bukti.

(zar)