Menurutnya, saat ada kader partai menjabat jabatan publik, maka dia milik semua rakyat.

"Yang opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kami memahami bahwa fungsi partai itu mencetak kader bangsa, salah satunya. Selain melakukan pendidikan politik," katanya.

"Setelah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua. Bukan petugas partai, menurut saya," sambungnya.

Baginya, jika ada orang menjadi Presiden, meski dia didukung dan kader partai politik, maka orang itu tak lagi menjadi petugas partai.

"Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia. Petugas rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka sejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia," katanya.

Panda Sebut Nusron Sesat