Meskipun seperti itu, ketua koalisi bisa saja digilir dari ketua umum partai pengusung.

Hal ini tentu saja atas kesepakatan partai pengusung dan presiden terpilih.

"Dengan cara itu, ketua koalisi benar-benar hasil kesepakatan. Jadi, siapapun yang jadi ketua koalisi diharapkan dapat diterima," sebutnya.