Selain itu, Darmaningtyas mengkhawatirkan aturan perguruan tinggi boleh mengelola tambang akan membahayakan proses demokrasi. 

Dia menyebut kampus tak bisa kritis karena ditundukkan izin tambang pemerintah.

"PT harusnya menjaga kebenaran, tapi kalau dia sendiri terlibat dalam kerusakan lingkungan misalnya, bagaimana mungkin bisa bersuara jujur dan lantang?" ujarnya.

Dia melanjutkan, "Kebebasan berpendapat sebagai wujud demokrasi tidak ada lagi. Bukan karena ditekan oleh militer, tapi self censorship."

Darmaningtyas juga membantah pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi bisa menekan biaya pendidikan. 

Dia menegaskan biaya pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.