RIAU24.COM - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syahrurijal bicara soal kehati-hatian dalam mengubah sistem kepemiluan.

Hal ini berkaca dari wacana perubahan sistem pemilu yang berimbas pada banyaknya gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, wacana ini harus diendapkan kemudian didiskusikan dengan para akademisi untuk mencari format atau sistem politik terbaik untuk diterapkan di Indonesia dikutip dari inilah.com, Kamis 6 Maret 2025.

"Ya nanti formatnya pasti para ahli, kemudian juga akademisi akan memberikan masukan. Seperti apa yang lebih bagus, sistem politik yang harus dijalankan untuk ke depan," sebutnya.

Dia pun tak meyakini apakah hal itu akan dimasukkan ke omnibus law politik.

Hal ini karena ada hal spesifik seperti UU Partai Politik maupun Pilkadanya sendiri.

"Belum sepakat juga, belum tentu omnibus, bisa tetap parsial ya. Karena ada kekhususan-kehususan, misalkan di undang-undang partai politik dengan pilkadanya, dengan pilpres dan pilegnya itu ada kekhasan. Belum tentu juga omnibus bisa terwujud, kan baru wacana," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan perbaikan sistem politik Indonesia sudah mendesak, berkaca dari banyaknya jumlah daerah yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) untuk gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada.