'Perjanjian 123' dengan Riyadh mengacu pada Bagian 123 Undang-Undang Energi Atom AS tahun 1954 dan diperlukan untuk mengizinkan pemerintah AS dan perusahaan-perusahaan Amerika bekerja sama dengan entitas-entitas di kerajaan itu untuk mengembangkan industri nuklir sipil.

Perjanjian itu menetapkan sembilan kriteria nonproliferasi yang harus dipenuhi suatu negara agar tidak menggunakan teknologi itu untuk mengembangkan senjata nuklir atau mentransfer bahan-bahan sensitif kepada pihak lain.

Pihak berwenang Saudi belum menyetujui persyaratan di bawah undang-undang itu.

Diskusi-diskusi itu tidak mengalami kemajuan sebelumnya karena Arab Saudi enggan menandatangani kesepakatan yang mengesampingkan kemungkinan pengayaan uranium atau pemrosesan ulang bahan bakar bekas keduanya merupakan jalur potensial untuk membuat bom.

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah mengatakan bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, Arab Saudi akan mengikutinya, sebuah sikap yang telah memicu kekhawatiran mendalam di antara para pendukung pengendalian senjata dan beberapa anggota parlemen AS atas kemungkinan kesepakatan nuklir sipil AS-Saudi.

Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia, bertujuan untuk menghasilkan energi terbarukan yang substansial dan mengurangi emisi di bawah rencana reformasi Visi 2030 sang putra mahkota.