Untuk itu, Jokowi menyebut akan menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan. Ia menyebut nantinya persoalan ini akan terang benderang di pengadilan.

"Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang terang-benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan ya," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir dari detikNews, penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menjadi salah satu kategori yang diukur lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi. Sekitar 66 persen responden menyatakan tidak percaya Jokowi telah memalsukan ijazah.

Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.

Indikator Politik Indonesia lalu membagi responden ke dalam dua kelompok dalam survei kategori ini. Kelompok pertama adalah semua responden yang terlibat survei dan kelompok kedua merupakan mereka yang mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Yang mengaku tahu kasus ini 75,9 persen. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini. Kalau saya bulatkan, dari 10 orang Indonesia, 8 tahu kasus ijazah palsu," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Selasa (27/5).