Hal ini menjadikannya penyumbang terbesar dalam kategori cukai, mencakup sekitar 9-10% dari total pendapatan negara.

Bamsoet menambahkan pendapatan dari cukai tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program publik, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui skema earmarking Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

"Tidak hanya dari sisi penerimaan negara, sektor ini juga membuka jutaan lapangan kerja. Di hilir, terdapat ratusan ribu buruh pelinting yang bekerja di pabrik-pabrik rokok manual, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di hulu, jutaan petani tembakau dan cengkeh menggantungkan nasibnya pada keberlanjutan industri ini. Belum lagi sektor distribusi, logistik, warung kelontong, dan pengecer yang merasakan manfaat ekonomi dari penjualan rokok," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan industri rokok kini menghadapi tekanan yang tidak ringan. 

Kenaikan tarif cukai rokok pada 2024 sebesar rata-rata 10 persen, memicu kekhawatiran akan melonjaknya peredaran rokok ilegal.

(***)