“Ke mana SF? Mengapa bukan dia yang muncul menjawab langsung pertanyaan publik? Mengapa justru Eet yang repot?” tambahnya.

Lebih lanjut, BEM se-Riau juga mengkritisi sikap Eet yang menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit APBD, dan justru mengaitkan isu tersebut dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. Hal ini dianggap sebagai upaya pengalihan isu yang tidak etis dan tidak relevan.

“Ini soal uang rakyat, bukan soal siapa yang ingin jadi Ketua Golkar. Jangan campuradukkan urusan partai dengan fungsi pengawasan DPRD. Lembaga ini milik publik, bukan milik partai,” kata Teguh.

BEM se-Riau menilai pembentukan Pansus adalah langkah konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap fungsi pengawasan. Bila fungsi itu dilemahkan dengan tuduhan politis yang tak berdasar, maka yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat.

“Kalau Eet lebih sibuk menjaga citra SF Hariyanto daripada membela kepentingan publik, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang dia wakili di DPRD?” pungkasnya.