RIAU24.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Langkah ini disebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan penanganan pelanggaran HAM di kawasan paling timur Indonesia, yang selama ini masih menjadi salah satu titik api konflik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana tersebut dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Rabu (2/7). Yusril menyebut penugasan Gibran adalah bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mengubah pendekatan terhadap Papua.

“Dalam beberapa hari terakhir ini, sedang didiskusikan penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Bahkan kemungkinan akan ada kantor Wapres di Papua,” ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7).

Ini akan menjadi pertama kalinya seorang wakil presiden ditempatkan secara administratif untuk menangani langsung isu Papua. Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa tugas Gibran tidak akan terbatas pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mencakup isu HAM dan pendekatan aparat keamanan terhadap warga Papua.

Namun, keraguan terhadap efektivitas penugasan ini datang dari pihak yang paling bersinggungan langsung dengan isu Papua. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, secara terbuka menyatakan skeptisisme mereka terhadap kapasitas Gibran.

“Apa kualifikasinya Gibran untuk menyelesaikan masalah Papua? Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa?” kata Sebby tajam, Rabu (9/7).