“Perdebatan boleh tajam, tapi kalau sudah masuk ke ranah penghinaan atau ancaman, itu bukan lagi demokrasi, tapi polarisasi beracun,” ujar Hendri kepada CNN Indonesia.

Gaya komunikasi Silfester dinilai tidak mencerminkan sikap negarawan atau relawan yang memperjuangkan demokrasi substantif. Alih-alih membangun narasi kebangsaan yang konstruktif, ia justru memperkeruh situasi dengan memicu ketegangan horizontal antara warga sipil dan purnawirawan TNI.

Respon Publik: Perlukah Batasan untuk Relawan Politik?

Meningkatnya tensi dalam ruang publik akibat komentar-komentar keras dari tokoh relawan seperti Silfester mendorong wacana baru soal pembatasan peran politik informal. Publik mulai mempertanyakan: sejauh mana relawan seperti Silfester dapat berbicara atas nama pemerintah atau kepala negara?

Beberapa aktivis sipil menyebut, sudah saatnya Presiden Jokowi dan lingkar kekuasaan memberi garis tegas terhadap relawan yang mengeklaim kedekatan politik, namun justru menciptakan kegaduhan.

“Jika dibiarkan, loyalis bisa berubah jadi liabilitas. Yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi demokrasi secara keseluruhan,” kata analis komunikasi politik, Dedi Kurnia, menanggapi video Silfester.