“Kita tidak bisa hanya berpikir satu atau dua tahun ke depan. Dibutuhkan pemetaan awal, termasuk pada persoalan irigasi, produktivitas pertanian, hingga kelemahan infrastruktur. Tahun pertama fokus pada pemetaan, tahun kedua implementasi, dan tahun ketiga hingga kelima menyasar capaian nyata,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi budaya lokal dalam pembangunan, seperti pengembangan kerajinan tenun dan pariwisata berbasis masyarakat. “Kita sudah memiliki kelompok tenun yang aktif. Pemerintah tinggal memperkuat melalui dukungan kemasan, promosi, serta pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi,” tambah Irmi.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, turut menegaskan pentingnya memiliki ukuran kinerja yang jelas untuk mengevaluasi capaian program.

“Tanpa tolok ukur yang konkret, program bisa berjalan tanpa arah. Perlu peta jalan yang sistematis dan indikator keberhasilan yang terukur agar program di sektor pertanian dan perkebunan benar-benar berdampak,” kata H. Misno.

Sementara itu, anggota Pansus, Ferry Situmeang, menekankan perlunya evaluasi terhadap kelompok-kelompok penerima manfaat program pemerintah. Ia menyoroti sektor perikanan, ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan sebagai sektor yang harus menjadi prioritas evaluasi.

“Kami mendesak agar dinas terkait lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran. DPRD siap terlibat untuk memberikan rekomendasi berdasarkan realitas di lapangan agar anggaran negara digunakan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Ferry.