Sebaliknya, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS sejatinya menempatkan RI dalam posisi yang timpang.

Ketimpangan ini jelas membuka jalan bagi produk-produk asal AS dari sektor pertanian, otomotif, hingga energi untuk menguasai pasar lokal dan menekan daya saing produk dalam negeri.

"Ketika barang impor menjadi lebih murah karena bebas tarif, maka pelaku usaha lokal akan menghadapi tekanan besar, dan ruang bagi industrialisasi nasional pun semakin menyempit," katanya.

Ia mengatakan banjirnya barang-barang impor berpotensi melemahkan industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang belum sepenuhnya kompetitif. Tekanan ini bisa memicu penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, bahkan gejala deindustrialisasi dini.

"Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter pun akan semakin tertekan. Pemerintah mungkin harus mengalokasikan subsidi tambahan untuk meredam dampak sosial ekonomi," katanya.

Tak berhenti di situ, sambungnya, kesepakatan ini juga dibebani komitmen pembelian dalam jumlah besar yang lebih menyerupai kewajiban sepihak ketimbang transaksi dagang saling menguntungkan.