Prabowo lalu mengingatkan kembali dasar konstitusi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, arah ekonomi nasional harus berlandaskan pada asas kekeluargaan, bukan persaingan bebas yang tak terkendali.

“Asas kekeluargaan ya, seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal,” katanya.

Pidato Prabowo ini sekaligus memperkuat pesan politik dan ekonomi yang selama ini ia sampaikan: bahwa pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan itu, pernyataan Presiden Prabowo juga dapat dibaca sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi pemerintahan barunya yang ingin keluar dari bayang-bayang pendekatan pasar bebas yang selama ini mendominasi.

(***)