RIAU24.COM - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut beberapa kasus rekomendasi dari pihaknya pernah tidak dijalankan KPU. 

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan rekomendasi Bawaslu dalam pelanggaran administrasi pilkada harus dimaknai sebagai bentuk putusan yang harus dijalankan. 

Menurutnya, hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 104/PUU-XXII/2025.

"Artinya, rekomendasi Bawaslu menjadi mengikat dan harus dijalankan KPU," ujarnya.

"Jadi kadang-kadang (rekomendasi) tidak dilakukan," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, MK menyatakan Bawaslu dapat memutuskan pelanggaran administrasi pilkada.