RIAU24.COM - Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK), Dendi Budiman meminta penegak hukum melakukan audit investigasi terhadap tata kelola PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Desakan ini muncul akibat berbagai pertanyaan publik yang berkembang terkait pelaksanaan sejumlah penugasan pemerintah di PT PPI, dikutip dari rmol.id, Jumat 19 Juni 2026.

"Publik membutuhkan kepastian apakah seluruh proses telah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi negara," ujarnya.

Audit yang dilakukan mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal.

Aparat juga perlu menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang disebut-sebut terjadi dalam pelaksanaan penugasan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.

"Termasuk dugaan permainan kuota, dugaan manipulasi dalam proses pembelian dan distribusi komoditas, serta dugaan praktik yang berpotensi mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan negara," sebutnya.