Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Hardianto yang berasal dari Daerah Pemilihan Rupat - Rupat Utara, menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat. Ia meminta agar di pelabuhan Roro Dumai–Rupat dibangun kanopi di area antrean kendaraan roda dua guna melindungi penumpang dari panas dan hujan.

Dia juga mengusulkan keringanan biaya penyeberangan ambulans bagi warga Rupat yang kerap melakukan pengobatan ke Dumai, serta perbaikan sistem penyeberangan untuk mendukung pariwisata ke Pantai Rupat yang dikenal indah dan potensial menarik wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Dishub Provinsi Riau menjelaskan bahwa potensi retribusi jasa labuh dapat dikembangkan, seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Siak. Salah satunya melalui kegiatan ship to ship (STS), di mana kapal bisa dilayani untuk kebutuhan seperti bahan bakar, air bersih, dan logistik lainnya. Kegiatan ini dapat menjadi sumber PAD jika dikelola daerah.

Terkait biaya ambulans, Dishub meminta adanya surat resmi dari Pemerintah Daerah melalui Ketua DPRD atau Dinas Perhubungan Bengkalis sebagai dasar untuk mengajukan kebijakan diskon tarif kepada operator kapal.

Wakil Ketua Komisi II, Tairan, menegaskan bahwa pihaknya menyarankan bukan hanya pemberian diskon, tetapi pembebasan biaya penyeberangan ambulans.

Namun, ia menyarankan kebijakan tersebut diberlakukan dengan syarat adanya surat rujukan dari fasilitas kesehatan setempat, dan KTP pasien, mengingat penggunaan ambulans tidak terjadi setiap hari.