“IKN itu secara hukum tidak SAH sebenarnya,” ujarnya.

“Pada saat ketok palu IKN, anggota DPR yang hadir secara fisik hanya 77 orang dari 575 orang, hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online,” sambungnya.

Roy kemudian menjelaskan jika anggota DPR yang saat itu hadir secara online namun tidak memperlihatkan wajahnya maka yang hadir hanyalah asistennya saja.
“Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online, online bener, ada nggak foto anggota Dewannya. Kalau itu hanya online saja, berarti yang menghidupkan hanya asprinya, itu tidak SAH,” urainya.

“Anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik, atau dia tampak wajahnya Ketika ikut secara online,” tambahnya.

Menurut pengakuan seorang Roy Suryo, saat pengesahan UU IKN tersebut banyak anggota DPR yang mengikuti secara online namun hanya memasang profile picture saja, sehingga bukan wajah aslinya.