RIAU24.COM -Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti respons pemerintah terhadap pemasangan bendera One Piece yang masif di beberapa wilayah jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang.

Andreas menilai pemasangan bendera tersebut oleh sebagian masyarakat tak lebih dari kreativitas dan tak semestinya dilarang.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (5/8).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu berpendapat, karena bagian dari kebebasan berekspresi, pengibaran bendera One Piece tak melanggar konstitusi. Sebaliknya, dia menilai pemerintah mestinya bisa introspeksi dengan fenomena itu.

Sebab, bendera One Piece yang merujuk pada serial anime dan manga dengan judul yang sama itu, merupakan simbol kebebasan sekaligus protes kepada pemerintah.

Mengutip situs resmi One Piece Fandom, bendera-bendera yang dipasang sebagian masyarakat, dan secara spesifik merujuk pada bendera bajak laut Topi Jerami, membawa makna kekuatan kekuasaan, kebebasan, tekad pribadi, dan solidaritas.