Keberadaan bajak laut dalam serial itu menjadi simbol perjuangan melawan penindasan.

"Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat," katanya.

Lebih jauh, Andreas menilai pemasangan bendera tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum, terlebih penghinaan simbol negara. Menurut dia, masyarakat hanya berekspresi dengan cara mereka.

"Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan cara-nya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mewanti-wanti agar pengibaran bendera One Piece yang masif di sejumlah wilayah tak mengganggu kesakralan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Pemerintah tak mempersoalkan kreativitas masyarakat lewat pengibaran bendera One Piece. Menurut dia, hal itu bagian dari kreativitas dan kebebasan berekspresi.