Pitra kembali menolak pendekatan tersebut. Ia mengatakan bahwa dalam diskusi publik, terutama yang disaksikan jutaan orang, kejelasan hukum harus diutamakan. Ia kemudian merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang lima jenis alat bukti sah dalam proses hukum, yakni keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli.

"Kalau memang Anda punya bukti, hadirkan. Kalau tidak, jangan mengaburkan opini publik dengan simbol-simbol yang tidak bisa diverifikasi," katanya.

Visi Kepemimpinan: Jokowi, Prabowo, dan Kabinet

Perdebatan berkembang lebih jauh ketika Rocky mengangkat pentingnya visi dalam kepemimpinan nasional. Ia membandingkan bagaimana pemimpin dunia seperti Bill Clinton, Barack Obama, hingga Prabowo menuliskan visinya secara terbuka melalui buku, sedangkan menurutnya Jokowi tidak memberikan pijakan yang jelas terkait gagasan besar yang ingin diwujudkannya.

"Clinton menulis Putting People First, Obama menulis The Audacity of Hope. Jokowi? Revolusi Mental, tapi kita tidak pernah tahu substansi di baliknya," ujar Rocky.

Ia kemudian mengapresiasi bahwa Prabowo pernah menulis buku Paradoks Indonesia, yang dianggapnya sebagai fondasi awal kepemimpinannya. Namun, Rocky mempertanyakan apakah visi tersebut diterjemahkan dengan baik ke dalam struktur kabinet yang sekarang.