RIAU24.COM - Rapat Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan PWI 2025, Rabu (13/8/2025), menyepakati tiga keputusan baru terkait peserta. Salah satunya adalah mengundang Plt PWI Riau bersama seluruh Plt PWI lainnya sebagai bagian dari tubuh organisasi PWI ke acara Kongres pada 29-30 Agustus di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan secara resmi oleh Ketua SC Kongres Persatuan PWI 2025 Zulkifli Gani Ottoh seusai rapat di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025). Rapat khusus SC diikuti tujuh anggotanya baik secara luring maupun daring. Empat anggota SC hadir secara langsung, yakni Zugito, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar dan Diapari Sibatangkayu. Tiga anggota SC hadir secara daring, yakni Sekretaris SC IGMB Dwikora Putra, serta Zacky Antoni dan Lutfil Hakim.

Keputusan ini menegaskan kembali bahwa seluruh pengurus yang terbentuk baik sebelum konflik dan setelah adanya konflik adalah pengurus yang sah yang diakui oleh Kongres Persatuan PWI 2025. Namun status kepesertaaan dibagi menjadi dua bagian, peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara, dan peserta peninjau yang tidak memiliki hak suara dan hak bicara. Pembagian status kepesertaan terhadap 38 pengurus provinsi plus pengurus PWI Solo sudah diputuskan oleh Ketum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketum hasil KLB PWI Jakarta, Zulmansyah Sekedang dalam beberapa kali pertemuan negosiasi.

Terkait status PWI Riau yang memiliki dua kepengurusan keputusannya adalah peserta penuh kongres diberikan kepada Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, dan peserta peninjau diberikan kepada Plt Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia.

"Keduanya adalah kepengurusan yang sah dan diakui oleh Kongres. Begitu juga dengan kepengurusan yang mengalami dualisme di sejumlah provinsi lain. Ada yang mendapat peserta penuh dan ada juga yang hadir sebagai peserta peninjau. Semuanya sekarang hadir di Kongres Persatuan 2025 demi kebersamaan organisasi PWI sekarang dan kedepannya," kata Zulkifli Gani Ottoh.

Ketua SC menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Kebijakan ini kami ambil karena mereka-mereka (Plt-Plt) ini tidak berdosa, tidak punya kesalahan, dan tidak ada keinginan sendiri menjadi Plt.  Mereka ditunjuk akibat adanya dualisme kepengurusan PWI Pusat. Jadi kebijakan ini supaya mereka merasa dihargai, walaupun sebagai peninjau. Jangan lupa juga mereka terlanjur punya hubungan dengan kepala daerah dan mitra-mitranya di daerah,” papar Zugito.