Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal. “Ledakan hari ini adalah akumulasi keadaan selama 10 tahun, ketika pemerintahan sebelumnya menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman tidak masuk akal, termasuk Undang-Undang ITE,” ujarnya.

Menurut Rocky, publik kini memanfaatkan ruang keterbukaan yang mulai terbentuk di era Prabowo untuk melampiaskan kekecewaan. Amnesti dan abolisi terhadap sejumlah kasus politik dianggap sebagai sinyal bahwa demonstrasi tidak lagi langsung dipidana. Namun, di balik kebebasan itu, mengendap rasa frustrasi yang jauh lebih dalam: krisis ekonomi.

Ojek daring menjadi simbol paling nyata dari situasi tersebut. Pekerjaan ini kini digeluti tidak hanya oleh anak muda, tetapi juga oleh pekerja kelas menengah yang kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja. Persaingan semakin ketat, penghasilan menurun, dan jalan raya berubah menjadi ruang bertahan hidup.

“Pendapatan ojol menurun karena persaingan makin tinggi. Banyak pekerja yang di-PHK akhirnya beralih menjadi pengemudi ojol. Akhirnya, lapangan kerja terasa makin sempit,” kata Rocky.

Kemarahan massa yang tertuju pada aparat dinilai lebih bersifat simbolik. Polisi dianggap mewakili pola lama penanganan demonstrasi yang masih berparadigma represi. Peristiwa tewasnya Afan semakin memperkuat persepsi bahwa negara belum sepenuhnya lepas dari pendekatan keras terhadap suara rakyat.

“Polisi sebenarnya hanya jadi sasaran antara. Sumber kemarahan publik ada pada kegagalan negara mengelola ekonomi dan memberi harapan,” kata Rocky menegaskan.