“Kami juga bekerja sama dengan PKS dan Polda untuk pengawasan melalui penimbangan kendaraan. Jika ada kendaraan yang kelebihan muatan, akan dikenakan sanksi guna mencegah kerusakan jalan,” jelasnya.

Selain itu, Bromo menambahkan bahwa PT Hutama Karya setiap tahun membayar TPP serta membuka peluang kerja sama dengan pengusaha, termasuk pelaku UMKM, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami sangat senang apabila masyarakat mau bekerja sama. Kami menyediakan lahan untuk mendirikan usaha dengan sistem sewa sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sekretaris Komisi III, Adihan, memberikan masukan agar PT Hutama Karya turut mendorong UMKM berjualan di area tol, sekaligus memperhatikan fasilitas umum. “Kami berharap ada rest area yang memadai, termasuk toilet, agar pengguna jalan merasa nyaman. Selain itu, tarif tol juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, pihak PT Hutama Karya menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tol diajukan ke Kementerian PUPR setiap dua tahun sekali. “Prosesnya tidak langsung disetujui, ada tahapan yang harus dilalui hingga tarif ditetapkan. Untuk batas muatan kendaraan di jalan tol, maksimal 10 ton,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi III, Jonner L. Tobing, berharap pembangunan infrastruktur oleh PT Hutama Karya berjalan sesuai harapan. “Semoga apa yang dilakukan PT Hutama Karya, khususnya terkait Tol Permai, dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.