Dalam pandangan Mahfud, detail jabatan yang keliru bisa menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak terdakwa.

“Hati-hati dalam dakwaan nanti, subjectum litis bisa dieksepsi loh,” tandasnya.

Mahfud mengingatkan bahwa setiap unsur dalam surat dakwaan harus disusun secara presisi, mulai dari jabatan, waktu kejadian, hingga kewenangan yang melekat pada pejabat tersebut.

Jika ada kekeliruan, hal itu berpotensi melemahkan proses persidangan.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait koreksi penyebutan jabatan dalam pengumuman tersebut.

(***)