Namun, keputusan tersebut memicu reaksi keras dari publik. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh politik menilai langkah itu justru bertentangan dengan prinsip keterbukaan pemilu. Transparansi, menurut mereka, menjadi syarat mutlak untuk memastikan integritas pemilihan umum.

Gelombang Kritik Publik

Banyak pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menghalangi publik mengawasi rekam jejak calon pemimpin, terutama terkait keaslian ijazah, rekam jejak hukum, hingga kekayaan pejabat publik.

“Publik punya hak untuk tahu siapa calon yang akan mereka pilih, mulai dari latar belakang pendidikan hingga laporan kekayaan,” kata seorang pengamat politik kepada CNN Indonesia.

Kritik ini akhirnya direspons oleh KPU dengan membatalkan keputusan tersebut. Afifuddin menyebut, KPU mengapresiasi kritik masyarakat yang dinilai sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

(***)