“Kalau anak menjadikan ayahnya wakil, itu melanggar adat ketimuran. Secara etika politik juga sulit diterima,” kata salah seorang peserta diskusi.

Konteks politik saat ini pun tampak tidak mendukung prediksi Rocky. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi justru mendorong relawan untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-programnya berhasil di periode pertama. Bahkan, Jokowi disebut memberi sinyal dukungan atas kemungkinan Prabowo melanjutkan hingga periode kedua. Sikap ini menunjukkan bahwa prioritas Jokowi saat ini masih berfokus pada kelangsungan pemerintahan baru, bukan pada posisi politik dirinya di masa depan.

Meski peluang realisasi duet Gibran-Jokowi masih sangat jauh, Rocky menegaskan bahwa politik Indonesia tidak jarang melahirkan kejutan. Bagi sebagian pihak, pernyataan Rocky hanya spekulasi yang dimaksudkan untuk menggelitik diskursus publik. Namun, bagi pihak lain, pernyataan ini justru penting karena membuka ruang diskusi lebih luas tentang batas etika kekuasaan di Indonesia, khususnya mengenai sejauh mana politik keluarga bisa diterima dalam sistem demokrasi.

Perdebatan yang muncul dari wacana ini sesungguhnya menggambarkan ketegangan yang lebih mendasar antara legitimasi hukum dan legitimasi moral. Secara hukum, konstitusi memang memberi ruang, tetapi penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma budaya dan etika publik. Apabila suatu saat duet Gibran-Jokowi benar-benar terjadi, maka hal itu tidak hanya akan menjadi preseden politik baru, melainkan juga ujian serius bagi demokrasi Indonesia dalam menjaga jarak antara kepentingan dinasti dan kepentingan rakyat.

Dengan penuh keyakinan, Rocky menutup pernyataannya dengan tantangan kepada publik: “Tagih saya nanti di 2029.”

(***)