Pasalnya kata Usman Hamid, masalah kultural di Polri tentunya terjadi karena adanya masalah di struktural Kepolisian. 

“Misalnya gini apakah pihak Kepolisian dalam melakukan kekerasan kepada demonstran murni karena perasaan otonom personal mereka? Kan perasaannya sulit dipisahkan dari kebijakan struktural, kebijakan pemerintah,” tutur Usman. 

“Pasalnya ketika pemerintah atau Presiden meminta Polri mengamankan sebuah kebijakan yang di mata masyarakat tidak adil, akibatnya polisi berbenturan dengan masyarakat, jadi bukan karena kultural tadi, tapi karena problem struktur kebijakan di Kepolisiannya yang tidak adil,” jelas Usman.

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan mantan Menko Polhukam Mahfud Md serta beberapa mantan Kapolri akan bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian. Prasetyo mengatakan total anggota Tim Reformasi Kepolisian akan berjumlah 9 orang.

Namun Prasetyo belum dapat memastikan Mahfud akan menjadi ketua atau anggota Tim Reformasi Kepolisian. Sebab, kata dia, saat ini belum terdapat penunjukan ketua.

Terpisah, Mahfud mengakui telah menerima tawaran bergabung ke komite tersebut. Ia menyebut telah menyampaikan kesediaannya itu saat bertemu dengan Seskab Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (16/9) pekan lalu.