Menurutnya, Partai besar seperti PDIP tentu akan memiliki poin tersendiri mengapa Gibran harus dimakzulkan, sehingga tidak bisa bertindak begitu saja.

“PDIP tentu punya poin yang lain, karena pengalaman partai itu dengan Pak Jokowi dengan Gibran juga dengan sendirinya berbeda dengan pengalaman Pak Luhut yang membantu Pak Jokowi,” ujarnya.

“Jadi kita harus membiasakan bahwa itu perselisihan presepsi biasa aja. Tentu PDIP tidak mungkin mengatakan bahwa pemakzulan itu yang dilakukannya. PDIP tetap punya poin kenapa mesti dimakzulkan. Karena tadi, pengalaman otentik Megawati dengan Jokowi, pengalaman otentik PDIP dengan Gibran itu adalah sesuatu yang betul – betul eksistensial,” tambahnya.

Sementara pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemakzulan adalah hal yang kampungan, menurut Rocky sudah sebagai tanggapan standar.

Rocky mengatakan istilah kampungan memang sudah terbiasa terdengar bahkan diungkapkan oleh anak – anak Jakarta.

“Kita juga bisa pahami kenapa Pak Luhut mengatakan bahwa Pemakzulan itu adalah kampungan. Ya biasa itu, kita kan mengerti istilah kampungan, yang memang diucapkan dalam standar komentar dari Pak Luhut,” urai Rocky.