Sikap DPRD Riau ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa penertiban HGU yang kosong oleh BPN justru akan dimanfaatkan oleh PT TKWL sebagai celah untuk memaksakan klaim mereka atas lahan yang kini dipertahankan oleh masyarakat.

Konflik ini kini berada di persimpangan antara aturan HGU perusahaan dan hak-hak historis masyarakat, menuntut penyelesaian yang tidak hanya berdasar legalitas formal, tetapi juga keadilan agraria. “Tutup Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau H. Budiman Lubis.