Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Ia mengakui karena regulasi berasal dari pusat, ruang gerak daerah terbatas.

“Tapi apapun tantangannya, kami akan tetap mencari jalan agar adik-adik honorer tetap bisa menerima haknya. Kami menyadari sepenuhnya, tanpa pendamping desa dan tenaga honorer, banyak pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kasmarni menyebut Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN-RB dan terus menjalin komunikasi agar solusi terbaik dapat ditemukan.

“Kalau jalur formal sulit, kita cari jalur lain. Yang penting aspirasi honorer sampai. Kami akan kawal langsung, bersama DPRD dan perwakilan aliansi,” ujar Bupati.

Diungkapkan orang nomor satu di Negeri Junjungan dihadapan perwakilan Aliansi Honorer Non-Database, begitu besarnya Pemkab ingin mempertahankan honorer agar tidak adanya PHK. Karena jelas, dalam mendukung Visi Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia tetap tak terlepas dari bantuan para tenaga honorer.

Bahkan, meski regulasi berasal dari Pemerintah Pusat, Pemkab Bengkalis telah menyiapkan anggaran untuk tenaga Honorer Non-Database pada tahun anggaran 2026.