Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh perjuangan honorer dan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kami menyarankan agar ditunjuk perwakilan dari aliansi untuk ikut bersama Komisi I dan BKPP melakukan koordinasi langsung ke pusat. Kita tidak ingin suara daerah ini terputus di tengah jalan,” ujar Ketua DPRD.

Septian juga menambahkan bahwa secara pribadi, pihaknya siap bergotong royong untuk mendukung logistik perjuangan tersebut, agar tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah semata.

Disisi lain Camat Mandau Riki Rihardi memberikan masukan agar aspirasi dari Bengkalis, yang mewakili ribuan tenaga honorer, harus disuarakan dengan cermat agar kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan realitas di lapangan.

“Alangkah baiknya jika pertemuan dengan pusat nantinya dilakukan secara kolaboratif dan berskala luas. Aliansi Honorer Non Database perlu membangun jaringan komunikasi lintas kabupaten/kota di Riau agar suara kita memiliki bobot signifikan, strategi lebih efektif dan aspirasi tersampaikan secara jelas serta optimal. Dengan pendekatan ini, perjuangan tidak hanya menjadi permasalahan lokal, tetapi bisa diperhitungkan dalam skala provinsi,” kata Camat Mandau.

Audiensi yang berlangsung hangat dan tertib diwarnai dialog terbuka antara aliansi dan jajaran pemerintah itu menghasilkan kesepakatan yang mana DPRD dan Pemkab Bengkalis sepakat memfasilitasi dan ikut mengawal 5 sampai 7 orang perwakilan Honorer Non-Database untuk audiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan BKN.