Efriza menilai, polemik ijazah Gibran menjadi dilema, antara keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin yang baik atau potensi politisasi yang dapat merusak legitimasi pemerintahan Prabowo.

"Satu sisi memang baik karena kita ingin menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar baik, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kinerjanya," ujar Efriza.

"Namun, jangan pula hal ini menjadi politisasi untuk menyandera seseorang dan tentu saja untuk menghancurkan legitimasi dari pemerintah," jelasnya.

"Dan ini tentu merepotkan, dan saya rasa Pak Prabowo pun dengan legawa juga menyadari bahwa apa pun yang terjadi dengan Gibran tentu imbasnya adalah ke pemerintahannya," tandasnya.

(***)