“Ini bukan sekadar proyek gagal,” kata Rocky. “Ini simbol dari keangkuhan seorang pemimpin yang memaksakan kehendak tanpa mendengar rakyatnya.”

Menurutnya, ketika Jepang mundur dari negosiasi dan Tiongkok mengambil alih, aroma mark up mulai tercium. Biaya meningkat, visibilitas ekonomi tak masuk akal, dan kini, seperti Sri Lanka dan Angola yang terjerat utang serupa, Indonesia perlahan merasakan jebakan yang sama, debt trap diplomacy.

Di mata Rocky, semua ini bukan sekadar soal angka dan kebijakan, melainkan soal niat. “Ada mens rea di sana,” ujarnya pelan — istilah hukum Latin untuk ‘niat jahat’.

Ia mengisyaratkan bahwa keputusan memindahkan proyek ke Tiongkok mungkin bukan karena alasan ekonomi semata, melainkan karena ada sesuatu yang lebih pribadi, lebih gelap. “Motif untuk mark up, motif untuk kepentingan kelompok,” tambahnya.

Dan seperti kisah lama yang menolak mati, setiap kali publik menyinggung kereta cepat, isu lain ikut bangkit dari tidur panjangnya: ijazah, relasi keluarga, dan dinasti politik.

Seolah masa lalu yang tak pernah selesai kini menuntut penjelasan. Jokowi, dalam narasi ini, bukan hanya sosok politik, melainkan tokoh tragis yang dikejar oleh keputusan-keputusannya sendiri.