Data yang diungkap Purbaya tersebut berbeda dengan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun.

"Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu sudah Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233, itu data BI. Ada perbedaan Rp18 triliun yang sedang kami cek," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Dari total dana itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.

Tito merinci simpanan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar Rp19 triliun lebih, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara di tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan saldo kas tertinggi, yakni sekitar Rp3,6 triliun.

Menurut Tito, ada berbagai faktor yang menyebabkan dana pemda belum terserap optimal. Di antaranya, proses lelang yang terlambat, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran.

"Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu," paparnya.