Ia menambahkan, pemerintah Jepang juga menyadari adanya “beberapa pernyataan tidak pantas lainnya” yang sebelumnya pernah diunggah oleh diplomat tersebut. 

Meski menjadi sasaran komentar kasar, Perdana Menteri Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya. 

Ia menilai pandangannya soal Taiwan sejalan dengan kebijakan resmi Jepang. Namun, Takaichi menyebut ke depan ia akan berhati-hati agar tidak menyebut skenario secara spesifik. 

Undang-undang keamanan Jepang yang disahkan pada 2015 memang memperbolehkan Tokyo menjalankan hak pertahanan kolektif, yakni ikut mempertahankan sekutu bila situasi dinilai mengancam kelangsungan negara.