RIAU24.COM - Ketua Banggar DPR Said Abdullah yakin rencana redenominasi rupiah belum menjadi kebutuhan mendesak.

Redenominasi baru bisa menjadi penting untuk masa depan apabila dipersiapkan secara matang saat ini, dikutip dari rmol.id, Selasa, 11 November 2025.

"Kalau (redenominasi rupiah) itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027," ujarnya.

Dia yakin satu tahun sosialisasi yang dilakukan secara intensif sudah cukup untuk mengenalkan redenominasi.

"Meski sebagian ekonom menilai proses redenominasi bisa memakan waktu lima hingga tujuh tahun," sebutnya.

"Tujuh tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi, satu tahun penuh intensif insyaallah bisa," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan pentingnya edukasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara redenominasi dan sanering.