RIAU24.COM - Militer AS dilaporkan berencana membagi Gaza menjadi ‘zona hijau’ yang akan berada di bawah kendali militer Israel dan internasional, tempat kegiatan rekonstruksi akan berlangsung, dan ‘zona merah’ yang akan dibiarkan hancur.

Hal ini terjadi menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (17 November) mengenai resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan Guardian, yang mengutip dokumen perencanaan militer AS, pasukan internasional awalnya akan dikerahkan bersama pasukan Israel di Gaza timur.

“Jalur Gaza yang dilanda perang itu akan dibagi oleh ‘garis kuning’ yang saat ini dikuasai Israel,” tambahnya.

Sementara AS bersikeras bahwa rencananya realistis, pertanyaan telah diajukan tentang komitmen Washington untuk mengubah gencatan senjata menjadi penyelesaian politik abadi dengan kendali Palestina di wilayah tersebut, yang awalnya dijanjikan oleh Trump.

"Idealnya, Anda ingin semuanya utuh, kan? Tapi itu aspirasi," kata seorang pejabat AS anonim kepada Guardian.

"Ini akan memakan waktu. Ini tidak akan mudah," tambahnya.

Namun, menciptakan ‘zona hijau’ di Gaza berisiko menimbulkan kesejajaran dengan Afghanistan dan Irak, tempat-tempat yang ditandai dengan kegagalan militer AS.

Khususnya, rencana 20 poin Trump bertujuan untuk demiliterisasi kelompok bersenjata Palestina di Gaza, dan bahkan penarikan pasukan Israel ke ‘perimeter keamanan’ di luar wilayah tersebut.

Sementara itu, para aktivis telah menyuarakan kekhawatiran akan perlunya rekonstruksi mendesak di Gaza karena lebih dari 80 persen bangunan di wilayah tersebut telah rusak dan hancur, termasuk sekolah dan rumah sakit.

Rencana 20 poin Trump

Menurut rencana 20 poin Trump, sebuah badan transisi yang disebut 'Dewan Perdamaian' akan dibentuk untuk mengatur wilayah tersebut.

Resolusi tersebut juga akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan perbatasan Gaza, mengawasi upaya demiliterisasi, dan membantu penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara.

ISF juga akan mendukung akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di dalam wilayah tersebut.

"Langkah pertama adalah kita harus mendapatkan [resolusi] dari resolusi DK PBB,” kata pejabat AS tersebut.

"Negara-negara tidak akan membuat komitmen tegas sampai mereka benar-benar melihat isi resolusi yang telah disahkan," tambahnya.

Presiden AS sebelumnya mengesampingkan kemungkinan menempatkan tentara AS di tanah Gaza untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut dan untuk memulai proses rekonstruksi.

(***)