Anggota Komisi II lainnya, Hendra, ST, menyinggung masalah pemenuhan kebutuhan air oleh PDAM Tirta Terubuk Bengkalis yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menanyakan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan pusat guna memperluas kapasitas waduk yang ada.

Menanggapi berbagai atensi tersebut, Kepala BPBPK menyarankan agar dilakukan komunikasi intensif antara DPRD dan pihak balai untuk menjembatani aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa penanganan abrasi berada pada kewenangan Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Waduk merupakan bagian dari tupoksi BWS, dan pada prinsipnya kami siap membantu jika ada usulan dari daerah. Nantinya akan dilakukan sinkronisasi antara SDA dan Cipta Karya untuk merealisasikannya,” terangnya.