Wabup menekankan bahwa kewenangan penanganan pesisir berada pada pemerintah pusat, sementara kapasitas anggaran daerah sangat terbatas. Abrasi yang tidak tertangani tidak hanya mengancam permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggeser titik koordinat batas negara, yang memiliki implikasi serius bagi kedaulatan NKRI.

Oleh karena itu, Wabup Bagus Santoso berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang proporsional.

“Ketika pusat menuntut efisiensi, daerah juga merasakan dampaknya secara langsung. Sinergi yang lebih kuat sangat diperlukan agar penanganan perbatasan tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan dan beban anggaran,”pungkasnya.